Banjarbaru, 29 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Proses Bisnis Berbasis Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE pada 28–29 Oktober 2026. Kegiatan ini difasilitasi oleh Digikom Training, dengan menghadirkan Pradiptya Setyahadi, S.Kom., M.Sc. sebagai pemateri.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memperkuat penataan tata laksana, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja, serta mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik. Penyusunan proses bisnis menjadi aspek penting untuk memastikan setiap aktivitas pemerintahan memiliki alur kerja yang jelas, terstruktur, dan saling terintegrasi antar perangkat daerah.
Dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan, proses bisnis tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi alur kerja organisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan dengan kebutuhan sistem informasi. Proses bisnis yang tersusun dengan baik dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi tumpang tindih pekerjaan, memperjelas pembagian peran, serta mendorong standarisasi pelaksanaan layanan.
Kegiatan ini juga mengacu pada pentingnya penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Melalui pendekatan yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara tata laksana organisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bimtek dilaksanakan dalam dua tahapan selama dua hari. Pada tahap pertama, peserta dari Tim Bagian Organisasi mendapatkan penguatan pemahaman mengenai standardisasi dan metodologi penyusunan peta proses bisnis, termasuk pembagian peran personil dalam penyusunan peta proses bisnis pada tingkat pemerintah kabupaten. Tahapan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Bagian Organisasi dalam mengkoordinasikan penyusunan proses bisnis secara konsisten di lingkungan pemerintah daerah.
Selanjutnya, pada tahap kedua, kegiatan melibatkan perangkat daerah bidang pelayanan sebagai sampel untuk mempraktikkan pemetaan alur kerja dan penyusunan peta proses bisnis pada tingkat perangkat daerah. Pembahasan juga mencakup keterkaitan proses bisnis dengan pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga hasil pemetaan dapat mendukung perbaikan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan ini, Pradiptya Setyahadi, S.Kom., M.Sc. membawakan materi mengenai penyusunan proses bisnis pemerintah, prinsip dan tahapan penyusunan peta proses bisnis, serta teknik pemodelan proses menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN). Pendekatan tersebut membantu peserta memahami cara menggambarkan alur kerja secara sistematis, mulai dari identifikasi aktivitas hingga pemetaan hubungan antara proses dan pihak yang terlibat.
Melalui kombinasi pemaparan materi dan praktik, peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep penyusunan proses bisnis, tetapi juga mampu menerapkannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik layanan pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, peta proses bisnis dapat menjadi instrumen yang mendukung evaluasi, standardisasi, dan penyempurnaan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tapin, penguatan penyusunan proses bisnis merupakan langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Peta proses bisnis yang terstruktur diharapkan dapat memperjelas hubungan kerja antarunit, meningkatkan konsistensi pelaksanaan layanan, serta menjadi landasan bagi pengembangan sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
Sebagai fasilitator, Digikom Training berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan penataan tata laksana dan transformasi digital sektor publik. Komitmen ini diwujudkan melalui penyampaian materi yang terstruktur serta pendampingan praktik agar peserta dapat memahami penerapan metodologi penyusunan proses bisnis dalam konteks kerja pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan upaya penataan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat terus berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi integrasi proses kerja, layanan publik, dan sistem informasi dalam mendukung implementasi SPBE yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
