Kontak
Kontak

#konsultanindonesia

18 Jun 26

Integrasi Manajemen Risiko SPBE dengan Kerangka Kerja ISO 27001:2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi tulang punggung pelayanan publik modern di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, profil risiko yang dihadapi instansi pemerintah pun semakin kompleks. Untuk memitigasi ancaman tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko…
Read More
16 Jun 26

Sinergi ISO 27001:2022 dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengubah peta tanggung jawab pengelolaan informasi di Indonesia. Bagi organisasi, baik publik maupun swasta, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan hukum. Namun, UU PDP memberikan mandat apa yang harus dilindungi, sementara ISO/IEC 27001:2022…
Read More
11 Jun 26

Secure Coding Memastikan Aplikasi Layanan Publik Bebas dari Celah Keamanan sejak Tahap Pengembangan

Dalam percepatan transformasi digital nasional, aplikasi layanan publik menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ketergesaan dalam mengejar target peluncuran sering kali mengabaikan satu aspek fundamental: Secure Coding. Keamanan aplikasi bukanlah “aksesori” yang ditambahkan setelah sistem jadi, melainkan elemen yang harus ditanamkan sejak baris kode pertama ditulis. Menerapkan praktik…
Read More
02 Jun 26

Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Instansi Pemerintah Implementasi Nyata ISO 27001

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menempatkan instansi pemerintah pada posisi yang krusial. Sebagai pengendali data pribadi terbesar—mulai dari data kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan—pemerintah memikul tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Pertanyaannya, bagaimana instansi pemerintah menerjemahkan pasal-pasal hukum tersebut ke dalam teknis…
Read More
28 May 26

ISO 27001 sebagai Kunci Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Online Pemerintah

Transparansi dan digitalisasi layanan publik melalui e-government merupakan langkah besar menuju efisiensi birokrasi. Namun, seiring dengan migrasi layanan ke ranah daring, risiko keamanan siber pun meningkat. Di tengah maraknya isu kebocoran data, penerapan standar internasional ISO/IEC 27001 muncul sebagai instrumen vital untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah.…
Read More
27 May 26

Edukasi Keamanan Informasi bagi ASN Mengubah Kebiasaan Melindungi Data Negara

Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, aset paling berharga yang dimiliki negara bukan lagi sekadar infrastruktur fisik, melainkan data. Sebagai garda terdepan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang kunci utama dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tersebut. Namun, teknologi secanggih apa pun akan sia-sia jika faktor manusia (human…
Read More
14 May 26

Implementasi Keamanan Fisik dan Lingkungan di Kantor Pemerintahan sesuai Standar ISO

Di era digital ini, perhatian sering kali terpusat pada keamanan siber (cybersecurity). Namun, fondasi utama dari keamanan informasi sebenarnya dimulai dari keamanan fisik. Bagi instansi pemerintah yang mengelola data negara dan layanan publik, perlindungan terhadap aset fisik bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Standar internasional ISO/IEC 27001, khususnya pada kontrol Lampiran…
Read More
13 May 26

Cara Mengelola Akses Data Sensitif pada Portal Layanan Publik Terpadu.

Di era digital, Portal Layanan Publik Terpadu (seperti aplikasi super-apps pemerintah) menjadi tulang punggung efisiensi birokrasi. Namun, di balik kemudahan akses dokumen kependudukan, kesehatan, hingga pajak, terdapat risiko besar: data sensitif. Mengelola akses data bukan sekadar memasang kata sandi, melainkan membangun sistem kepercayaan (trust) antara masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah…
Read More
07 May 26

PEMKAB Blora Gelar Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Implementasi SPBE atau Pemerintah Digital Bersama PT Digitama Sinergi Indonesia

Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah Mantapkan Transformasi Digital Melalui Sosialisasi Peta Rencana SPBE atau Pemerintah Digital Blora, 7 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah hari ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peta Rencana SPBE Periode 2026. Acara ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan…
Read More
07 May 26

Manajemen Risiko Keamanan Informasi, Panduan Tahapan untuk Instansi Pemerintah

Dalam ekosistem pemerintahan digital, risiko keamanan informasi bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang harus dikelola. Instansi pemerintah memegang data sensitif yang krusial bagi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pendekatan reaktif harus digantikan dengan Manajemen Risiko Keamanan Informasi (MRKI) yang sistematis. Berikut adalah panduan tahapan manajemen risiko yang…
Read More

DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis perusahaan dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55281
Senin - Jumat
08.00 - 17.30
Contact us
WeCreativez WhatsApp Support
DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis Instansi anda dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.
👋 Hi, Kami Siap Membantu
Hi, Apakah ada yang bisa kami bantu?