Kontak
Kontak

#ISO27001

18 Jun 26

Integrasi Manajemen Risiko SPBE dengan Kerangka Kerja ISO 27001:2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi tulang punggung pelayanan publik modern di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, profil risiko yang dihadapi instansi pemerintah pun semakin kompleks. Untuk memitigasi ancaman tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko…
Read More
17 Jun 26

Menyelaraskan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Standar ISO 27001:2022

Di Indonesia, instansi pemerintah dan pengelola layanan publik wajib mengukur tingkat kematangan keamanan informasinya menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi), sebuah alat evaluasi yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di sisi lain, dunia internasional menggunakan ISO/IEC 27001:2022 sebagai standar emas manajemen keamanan informasi. Menyelaraskan keduanya bukan hanya soal…
Read More
16 Jun 26

Sinergi ISO 27001:2022 dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengubah peta tanggung jawab pengelolaan informasi di Indonesia. Bagi organisasi, baik publik maupun swasta, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan hukum. Namun, UU PDP memberikan mandat apa yang harus dilindungi, sementara ISO/IEC 27001:2022…
Read More
09 Jun 26

Mengenal 4 Atribut Baru dalam ISO 27001:2022 untuk Klasifikasi Data Negara.

Keamanan informasi bukan lagi sekadar “opsi,” melainkan fondasi utama bagi tata kelola data negara. Seiring dengan dirilisnya versi terbaru ISO/IEC 27001:2022, terdapat perubahan signifikan pada Lampiran A (Annex A) yang kini mengadopsi kontrol dari ISO/IEC 27002:2022. Salah satu perubahan paling revolusioner adalah diperkenalkannya Atribut Kontrol. Atribut ini berfungsi seperti “hashtag”…
Read More
02 Jun 26

Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Instansi Pemerintah Implementasi Nyata ISO 27001

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menempatkan instansi pemerintah pada posisi yang krusial. Sebagai pengendali data pribadi terbesar—mulai dari data kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan—pemerintah memikul tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Pertanyaannya, bagaimana instansi pemerintah menerjemahkan pasal-pasal hukum tersebut ke dalam teknis…
Read More
28 May 26

ISO 27001 sebagai Kunci Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Online Pemerintah

Transparansi dan digitalisasi layanan publik melalui e-government merupakan langkah besar menuju efisiensi birokrasi. Namun, seiring dengan migrasi layanan ke ranah daring, risiko keamanan siber pun meningkat. Di tengah maraknya isu kebocoran data, penerapan standar internasional ISO/IEC 27001 muncul sebagai instrumen vital untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah.…
Read More
23 May 26

Urgensi ISO 27001 bagi Instansi Pemerintah di Era Transformasi Digital

Transformasi digital di sektor publik telah mengubah wajah birokrasi kita. Dari urusan kependudukan hingga sistem perizinan terpadu, semuanya kini mengandalkan teknologi informasi. Namun, di balik efisiensi ini, terdapat celah keamanan yang jika dieksploitasi dapat melumpuhkan layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat. Di sinilah ISO 27001 berperan sebagai garda pertahanan standar…
Read More
30 Apr 26

Keselarasan ISO 27001 dengan Peraturan BSSN dalam Menjaga Kedaulatan Data Nasional

Di era transformasi digital yang masif, data telah bertransformasi menjadi “minyak baru” sekaligus aset strategis negara. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, ancaman siber pun berkembang menjadi lebih kompleks dan lintas negara. Dalam konteks Indonesia, menjaga Kedaulatan Data Nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi kepentingan publik…
Read More
23 Dec 25

Mengenal Perubahan dan Pembaruan pada Indeks KAMI Versi 5.0

Di tengah lanskap ancaman siber yang terus berkembang dan tuntutan regulasi yang semakin ketat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah merilis pembaruan alat evaluasi keamanan informasinya, yakni Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0. Pembaruan ini menggantikan versi sebelumnya (v4.2) dan dirancang untuk menjadi lebih relevan, komprehensif, dan selaras dengan…
Read More

DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis perusahaan dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55281
Senin - Jumat
08.00 - 17.30
Contact us
WeCreativez WhatsApp Support
DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis Instansi anda dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.
👋 Hi, Kami Siap Membantu
Hi, Apakah ada yang bisa kami bantu?