2026 - Digitama Consulting

14 May 26

Implementasi Keamanan Fisik dan Lingkungan di Kantor Pemerintahan sesuai Standar ISO

Di era digital ini, perhatian sering kali terpusat pada keamanan siber (cybersecurity). Namun, fondasi utama dari keamanan informasi sebenarnya dimulai dari keamanan fisik. Bagi instansi pemerintah yang mengelola data negara dan layanan publik, perlindungan terhadap aset fisik bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Standar internasional ISO/IEC 27001, khususnya pada kontrol Lampiran…

13 May 26

Cara Mengelola Akses Data Sensitif pada Portal Layanan Publik Terpadu.

Di era digital, Portal Layanan Publik Terpadu (seperti aplikasi super-apps pemerintah) menjadi tulang punggung efisiensi birokrasi. Namun, di balik kemudahan akses dokumen kependudukan, kesehatan, hingga pajak, terdapat risiko besar: data sensitif. Mengelola akses data bukan sekadar memasang kata sandi, melainkan membangun sistem kepercayaan (trust) antara masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah…

12 May 26

Mengenal 114 Kontrol Keamanan ISO 27001, Mana yang Paling Krusial bagi Publik?

Dalam dunia keamanan informasi, ISO/IEC 27001 adalah standar emas yang diakui secara global. Salah satu elemen paling penting dalam standar ini (khususnya versi 2013) adalah Lampiran A (Annex A) yang berisi 114 kontrol keamanan. Bagi instansi pemerintah atau organisasi publik, menerapkan seluruh kontrol tentu ideal, namun memahami prioritas adalah kunci…

07 May 26

PEMKAB Blora Gelar Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Implementasi SPBE atau Pemerintah Digital Bersama PT Digitama Sinergi Indonesia

Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah Mantapkan Transformasi Digital Melalui Sosialisasi Peta Rencana SPBE atau Pemerintah Digital Blora, 7 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah hari ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peta Rencana SPBE Periode 2026. Acara ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan…

07 May 26

Manajemen Risiko Keamanan Informasi, Panduan Tahapan untuk Instansi Pemerintah

Dalam ekosistem pemerintahan digital, risiko keamanan informasi bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang harus dikelola. Instansi pemerintah memegang data sensitif yang krusial bagi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pendekatan reaktif harus digantikan dengan Manajemen Risiko Keamanan Informasi (MRKI) yang sistematis. Berikut adalah panduan tahapan manajemen risiko yang…

06 May 26

Panduan Praktis Menyusun Kebijakan Keamanan Informasi untuk Pejabat Publik

Di tengah masifnya digitalisasi birokrasi, data bukan lagi sekadar tumpukan dokumen digital, melainkan aset strategis negara. Bagi pejabat publik, tanggung jawab melindungi integritas data adalah amanah konstitusional. Kebijakan Keamanan Informasi (KKI) yang kuat adalah fondasi utama untuk mencegah kebocoran data, serangan ransomware, dan manipulasi informasi. Berikut adalah panduan praktis bagi…

05 May 26

Strategi Mitigasi Kebocoran Data di Lingkungan Birokrasi dengan Standar ISO

Di era transformasi digital, data telah menjadi aset paling berharga sekaligus kerentanan terbesar bagi instansi pemerintah. Kebocoran data di lingkungan birokrasi bukan sekedar permasalahan teknis, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, kepercayaan publik, dan stabilitas operasional. Mengadopsi standar internasional seperti ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) menjadi langkah krusial untuk…

30 Apr 26

Keselarasan ISO 27001 dengan Peraturan BSSN dalam Menjaga Kedaulatan Data Nasional

Di era transformasi digital yang masif, data telah bertransformasi menjadi “minyak baru” sekaligus aset strategis negara. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, ancaman siber pun berkembang menjadi lebih kompleks dan lintas negara. Dalam konteks Indonesia, menjaga Kedaulatan Data Nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi kepentingan publik…

29 Apr 26

Mewujudkan Good Governance melalui Keamanan Data: Peran Penting ISO 27001.

Di era digital saat ini, data bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan “bahan bakar” utama dalam pengoperasian organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi, risiko serangan siber dan kebocoran data juga semakin mengintai. Dalam konteks inilah, Good Governance (Tata Kelola yang Baik)…

28 Apr 26

Mengapa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Membutuhkan Fondasi ISO 27001?

Di era sekarang, pemerintah tidak lagi hanya melayani masyarakat di balik loket fisik. Layanan publik kini berpindah ke layar ponsel lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mulai dari urus KTP, bayar pajak, hingga akses data kesehatan, semuanya serba digital. Namun, bayangkan jika sistem yang memegang data seluruh penduduk ini bocor…

Year: 2026

Implementasi Keamanan Fisik dan Lingkungan di Kantor Pemerintahan sesuai Standar ISO

Cara Mengelola Akses Data Sensitif pada Portal Layanan Publik Terpadu.

Mengenal 114 Kontrol Keamanan ISO 27001, Mana yang Paling Krusial bagi Publik?

PEMKAB Blora Gelar Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Implementasi SPBE atau Pemerintah Digital Bersama PT Digitama Sinergi Indonesia

Manajemen Risiko Keamanan Informasi, Panduan Tahapan untuk Instansi Pemerintah

Panduan Praktis Menyusun Kebijakan Keamanan Informasi untuk Pejabat Publik

Strategi Mitigasi Kebocoran Data di Lingkungan Birokrasi dengan Standar ISO

Keselarasan ISO 27001 dengan Peraturan BSSN dalam Menjaga Kedaulatan Data Nasional

Mewujudkan Good Governance melalui Keamanan Data: Peran Penting ISO 27001.

Mengapa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Membutuhkan Fondasi ISO 27001?

Implementasi Keamanan Fisik dan Lingkungan di Kantor Pemerintahan sesuai Standar ISO

Cara Mengelola Akses Data Sensitif pada Portal Layanan Publik Terpadu.

Mengenal 114 Kontrol Keamanan ISO 27001, Mana yang Paling Krusial bagi Publik?

Links

Newsletter