#digitamaconsulting

Integrasi Manajemen Risiko SPBE dengan Kerangka Kerja ISO 27001:2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi tulang punggung pelayanan publik modern di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, profil risiko yang dihadapi instansi pemerintah pun semakin kompleks. Untuk memitigasi ancaman tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko…
Read More

Menyelaraskan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Standar ISO 27001:2022

Di Indonesia, instansi pemerintah dan pengelola layanan publik wajib mengukur tingkat kematangan keamanan informasinya menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi), sebuah alat evaluasi yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di sisi lain, dunia internasional menggunakan ISO/IEC 27001:2022 sebagai standar emas manajemen keamanan informasi. Menyelaraskan keduanya bukan hanya soal…
Read More

Sinergi ISO 27001:2022 dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengubah peta tanggung jawab pengelolaan informasi di Indonesia. Bagi organisasi, baik publik maupun swasta, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan hukum. Namun, UU PDP memberikan mandat apa yang harus dilindungi, sementara ISO/IEC 27001:2022…
Read More

Secure Coding Memastikan Aplikasi Layanan Publik Bebas dari Celah Keamanan sejak Tahap Pengembangan

Dalam percepatan transformasi digital nasional, aplikasi layanan publik menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ketergesaan dalam mengejar target peluncuran sering kali mengabaikan satu aspek fundamental: Secure Coding. Keamanan aplikasi bukanlah “aksesori” yang ditambahkan setelah sistem jadi, melainkan elemen yang harus ditanamkan sejak baris kode pertama ditulis. Menerapkan praktik…
Read More

PEMKAB Karawang Gelar Sosialisasi Akhir Reviu Arsitektur dan Peta Rencana PEMDI Kabupaten Karawang Bersama PT Digitama Sinergi Indonesia

Karawang, 10 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika hari ini menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Akhir Reviu Arsitektur dan  Peta Rencana PEMDI Kabupaten Karawang. Acara ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan…
Read More

Pentingnya Kontrol Data Leakage Prevention (DLP) untuk Mencegah Kebocoran Dokumen Negara

Di era di mana “data adalah minyak baru,” kebocoran dokumen negara bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa. Jika dokumen rahasia negara jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa melumpuhkan stabilitas ekonomi hingga keamanan nasional. Apa Itu DLP? (Bukan Sekadar Antivirus) Secara sederhana, DLP (Data Leakage Prevention)…
Read More

Mengenal 4 Atribut Baru dalam ISO 27001:2022 untuk Klasifikasi Data Negara.

Keamanan informasi bukan lagi sekadar “opsi,” melainkan fondasi utama bagi tata kelola data negara. Seiring dengan dirilisnya versi terbaru ISO/IEC 27001:2022, terdapat perubahan signifikan pada Lampiran A (Annex A) yang kini mengadopsi kontrol dari ISO/IEC 27002:2022. Salah satu perubahan paling revolusioner adalah diperkenalkannya Atribut Kontrol. Atribut ini berfungsi seperti “hashtag”…
Read More

Keamanan Informasi di Awan (Cloud): Menerapkan Kontrol Layanan Cloud sesuai ISO 27001:2022.

Migrasi ke cloud bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan bisnis. Namun, memindahkan data ke “langit” bukan berarti tanggung jawab keamanan Anda hilang begitu saja. Dengan rilisnya standar ISO/IEC 27001:2022, ada penekanan khusus pada bagaimana organisasi harus mengelola risiko keamanan informasi di lingkungan layanan awan. 1. Memahami Perubahan Utama ISO 27001:2022…
Read More

Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Instansi Pemerintah Implementasi Nyata ISO 27001

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menempatkan instansi pemerintah pada posisi yang krusial. Sebagai pengendali data pribadi terbesar—mulai dari data kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan—pemerintah memikul tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Pertanyaannya, bagaimana instansi pemerintah menerjemahkan pasal-pasal hukum tersebut ke dalam teknis…
Read More

DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis perusahaan dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55281
Senin - Jumat
08.00 - 17.30
WeCreativez WhatsApp Support
DIGITAMA siap membantu memberikan guideline proses transformasi proses bisnis Instansi anda dari konvensional menjadi otomasi yang berbasis teknologi informasi.
👋 Hi, Kami Siap Membantu