Transformasi digital membuat Pemerintah Daerah semakin bergantung pada data, informasi, dan sistem elektronik dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Data kependudukan, dokumen perencanaan dan penganggaran, informasi kepegawaian, hingga sistem pelayanan publik merupakan aset strategis. Informasi tersebut perlu dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya agar proses pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab Diskominfo atau tim IT. Setiap OPD memiliki peran dalam melindungi informasi sesuai fungsi dan kewenangannya. Karena itu, Pemerintah Daerah membutuhkan tata kelola keamanan informasi secara terstruktur melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Penerapan pendekatan ini menjadi salah satu fondasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan secara aman dan berkelanjutan.
Ikuti pelatihannya, Membangun Fondasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.





