Di era digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Mulai dari nomor KTP, alamat email, hingga riwayat kesehatan, semuanya memiliki nilai dan potensi risiko jika disalahgunakan. Untuk itu, Indonesia menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Artikel ini mengajak kita memahami hak serta kewajiban yang diatur dalam UU tersebut.
Apa Itu UU PDP?
UU PDP disahkan pada tahun 2022 dan menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kendali penuh terhadap data pribadinya, sementara pihak yang mengelola data (instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi) wajib menjamin keamanannya.
Hak-Hak Pemilik Data
UU PDP memberikan sejumlah hak penting kepada pemilik data, antara lain:
- Hak untuk mengetahui, tujuan penggunaan data pribadi.
- Hak untuk memperbarui, atau memperbaiki data yang tidak akurat.
- Hak untuk menghapus, data pribadi jika tidak lagi relevan.
- Hak untuk menarik persetujuan, penggunaan data kapan pun.
- Hak atas ganti rugi, jika data disalahgunakan oleh pihak pengendali data.
Kewajiban Pengendali Data
Setiap pihak yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi memiliki kewajiban, diantaranya:
- Memperoleh izin yang sah dari pemilik data sebelum menggunakannya.
- Menyediakan sistem keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran.
- Menggunakan data hanya sesuai tujuan yang sudah disepakati.
- Melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas dan pemilik data dalam jangka waktu tertentu.
Sanksi Jika Melanggar
UU PDP menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang melanggar. Pelanggaran serius, seperti menjual data pribadi tanpa izin, bisa dikenai denda besar dan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak warga negara atas privasi.
Mengapa Penting bagi Kita?
Memahami UU PDP membuat kita lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, baik di platform digital maupun layanan offline. Dengan kesadaran hukum, kita bisa melindungi diri dari penipuan, penyalahgunaan data, dan potensi kerugian lainnya.
Kesimpulan
UU PDP hadir sebagai tonggak penting perlindungan privasi di Indonesia. Kita sebagai pemilik data memiliki hak untuk dilindungi, sementara penyedia layanan berkewajiban menjaga keamanan informasi. Dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai UU PDP, ekosistem digital Indonesia akan menjadi lebih aman, transparan, dan terpercaya.
