Di era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), data telah menjadi aset paling vital bagi pemerintah daerah (Pemda). Mulai dari data kependudukan, data keuangan, data perizinan, hingga data kesehatan, semuanya kini terdigitalisasi untuk mempercepat layanan publik. Namun, seiring dengan kemudahan ini, muncul risiko yang sepadan: ancaman siber.
Keamanan informasi adalah tanggung jawab kolektif. Data tidak tinggal di satu tempat; ia mengalir melintasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebuah celah keamanan di Dinas Kesehatan bisa menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan server keuangan di BPKAD. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.
Mengapa Sinergi Diperlukan?
Keamanan siber ibarat rantai; ia hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Di lingkungan Pemda, setiap OPD adalah mata rantai.
- Data Tersebar di Semua OPD, Diskominfo mungkin mengelola server dan jaringan (sebagai custodian), tetapi pemilik data (data owner) sesungguhnya adalah OPD terkait. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah pemilik data kependudukan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah pemilik data keuangan. Pemilik data-lah yang paling tahu tingkat kerahasiaan dan integritas data tersebut.
- Ancaman Masuk dari Titik Terlemah: Peretas tidak selalu menyerang firewall utama. Mereka seringkali masuk melalui “pintu samping”, seperti email phishing atau flashdisk bervirus yang dicolokkan ke kompute. Tanpa kesadaran keamanan yang merata di semua OPD, pertahanan Diskominfo akan sia-sia.
Bentuk Sinergi yang Konkret
Bagaimana sinergi ini diwujudkan dalam praktik?
- Forum Keamanan Informasi Daerah: Bentuk tim koordinasi formal yang bertemu secara berkala (misalnya triwulanan), dipimpin oleh Sekda, dan beranggotakan perwakilan dari OPD-OPD kunci di atas.
- Sistem Penanganan Insiden Terpadu: Saat terjadi serangan ransomware di RSUD, CSIRT (Kominfo) tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh dukungan penuh dari Inspektorat untuk investigasi, BKPSDM untuk menindak staf yang lalai (jika ada), dan RSUD itu sendiri untuk memulihkan data.
- Penyusunan Anggaran Bersama: Diskominfo tidak bisa “menebak” kebutuhan keamanan OPD lain. Saat Bappeda menggelar Musrenbang, Diskominfo harus memaparkan peta risiko siber, dan OPD lain harus mengusulkan kebutuhan keamanan spesifik mereka (misal: “Kami di Disdukcapil butuh server backup khusus”).
Kesimpulan
Membangun benteng digital daerah tidak bisa diserahkan pada satu OPD saja. Keamanan informasi adalah sebuah orkestra yang membutuhkan kerja sama harmonis dari semua pemain. Diskominfo mungkin memegang biola utama, tetapi tanpa dukungan dari Bappeda (anggaran), BKPSDM (SDM), Inspektorat (audit), dan kepatuhan dari seluruh OPD lain, musik yang dihasilkan akan sumbang dan pertahanan akan bolong.
Dengan membuang ego sektoral dan membangun sinergi yang kokoh, pemerintah daerah tidak hanya melindungi aset datanya, tetapi juga menjaga kepercayaan publik—fondasi utama dari pelayanan pemerintahan yang prima.
